Contoh Penyimpangan pada Sila Kelima

Penyimpangan pada sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Inti sila kelima yaitu “keadilan” yang mengandung makna sifat-sifat dan keadaan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia , yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan tuhannya, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri. Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini berada dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya oleh karena itu inti sila keadilan social adalah memenuhi hakikat adil. Bukti penyimpangan pada sila ini ada pada kasus Kemiskinan, Ketimpangan dalam Pendidikan, Ketimpangan dalam Pelayanan Kesehatan. Bisa diartikan bawa banyak sekali diwilayah Indonesia mengalami kemiskinan teruatama pada wilayah Papua, Ambon, dll. Ketimpangan dalam pendidikan sangat memprihatinkan karna sampai saat ini masih banyak balita umur dua sampai dewasa tidak meneruskan sekolahnya karna tidak adanya uang, ini juga sebagai salah satu factor bukti dari penyimpangan kemiskinan. Mereka lebih memilih untuk bermain, mencari uang engan cara mengemis dipinggir jalan. Mungkin ada beberapa dari mereka ingin kembali lagi bersekolah dalam arti lain tidak ada factor yang mendorongnya akan hal itu, dalam hal ini tugas pemerintah harusnya bertindak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dengan pendidikan anak dari balita hingga Sekolah Menengah Atas. Dengan pemerintah bisa menanggulangi masalah ketimpangan pendidikan akan mempengaruhi berkurangannya angka kemiskinan dinegara ini dan anak bangsa menjadi lebih cerdas dalam menentukan seperti apa hidupnya kelak dimasa depan. Ketimpangan pada layanan kesehatan juga sangat minim pada jaman sekarang, karna masih banyak sekali dibeberapa wilayah mengalami anak-anak yang menderita gizi buruk. Ini juga menjadi tugas pemerintah agar melampaui semua aspek masyarakat sampai kesehatan karena di Indonesia hak untuk sehat ada terdapat dalam undang-undang.